Proses Seleksi Hakim Agung Bukan Bursa Lowongan Kerja

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan agar proses seleksi hakim agung tidak dijadikan seperti bursa lowongan kerja. Sebab, YLBHI mencermati, ada orang-orang yang berpetualang dengan melamar ke setiap lembaga negara yang tengah mencari anggota.

"Mereka mendaftar, mencalonkan diri menjadi anggota Komnas HAM, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (KJ), dan KPK, dan tidak diterima. Lalu, kali ini, mereka mendaftar, menjadi calon hakim agung. Ini kan seperti orang yang cari kerja dan posisi. Sementara, kita berharap, posisi hakim agung diisi oleh orang-orang yang tidak mencari jabatan," kata Ketua ad interim YLBHI Patra M Zen di Kantor YLBHI, Jumat (7/7).

Lebih lanjut, YLBHI berharap, ucap Patra, hakim agung terpilih adalah orang-orang yang memiliki karakter, bersih, jujur, dan punya idealisme membangun negara hukum yang demokratis. "Nah, orang-orang yang melamar ke sana ke mari, jelas merupakan orang-orang yang tidak punya karakter. Tidak jelas idealismenya apa," kata Patra.

Sementara itu, anggota KY Soekotjo Soeparto yang ditemui di YLBHI, Jumat, mengatakan, KY memang menyermati, memang ada orang-orang seperti disebutkan Patra. Soekotjo meyakinkan proses seleksi hakim agung tidak hanya menilai kapasitas intelektual tapi juga kepribadian. KY, papar Soekotjo, bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) melakukan tes psikologi sebagai salah satu rangkaian tes seleksi.

Saaat ini, jelas Soekotjo, telah tersaring 88 nama calon yang lolos seleksi tahap awal. KY, rencananya, masih akan melakukan serangkaian seleksi untuk mendapatkan 14 nama guna menggenapi jumlah hakim agung menjadi 60 orang.

compas.com